KOPDAR : Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan menghadiri High Level Meeting TPID Jawa Barat bersama Gubernur Ridwan Kamil, di Hotel Mason Pine Kota Baru Parahiyangan, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis (16/3/2023).
BANDUNG BARAT, medialintaspublik.com - Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan menghadiri acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jawa Barat bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Hotel Manson Pine, Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat pada Kamis (16/03/23).
"Ada dua agenda, pertama ada high level meeting untuk tim pengendali inflasi tingkat Jawa Barat antara Gubernur dan Kepala Daerah dan para kepala SKPD, selanjutnya agenda khusus Gubernur bersama seluruh Bupati dan Walikota se -Jawa Barat," kata Dani Ramdan.
Pada isu inflasi yang terjadi di Jawa Barat, Dani menjelaskan, Gubernur Jawa Barat menekankan kepada kepala daerah untuk fokus memperhatikan neraca pangan di wilayahnya, mengingat ada beberapa daerah yang memang karena cuaca ekstrem mengalami gagal panen.
Selain itu, lanjut Dani, pemerintah daerah juga memberi fokus pada ketersediaan stok pangan menghadapi hari besar keagamaan yaitu Ramadan dan Idul Fitri, dimana konsumsi dan permintaan meningkat tajam.
"Gubernur wanti-wanti agar para kepala daerah mencermati neraca pangan di daerah masing-masing, apakah surplus atau defisit. Sehingga dapat dibuat kerjasama antar daerah untuk mempertahankan supaya inflasi di Jabar terjaga" jelasnya.
Mengenai masalah tata niaga, lanjut Dani, berkenaan dengan supply and demand, seringkali barang-barang yang masuk ke Kabupaten Bekasi harus dari Jakarta.
"Seperti tomat, cabe, telor dapatnya dari Pasar Induk Jakarta. Padahal daerah penghasilnya dari Jabar sendiri. Seperti Karawang, Garut. Tapi karena dari Jakarta dulu jadi ongkosnya dua kali lipat, jadi Gubernur minta diselesaikan. Kalau bisa jangan ke Jakarta dulu. Sehingga mengurangi ongkos angkut. Jadi bisa menurunkan inflasi," katanya.
Poin lainnya, lanjut Dani, yakni dalam kondisi harga-harga naik menjelang lebaran. Dimana selain supply and demand diseimbangkan, selanjutnya ongkos angkut disubsidi dengan menggunakan biaya tidak terduga (BTT).
"Ongkos angkut disubsidi, kalau memang kenaikan harga karena biaya angkut, seperti bayar truk dan sebagainya," ujarnya. (Pnd)